HARIANRAKYAT.ID, KOTA TANGSEL- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangsel bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Walikota dan Wakil Walikota Tangsel tahun 2024 Bersama Tokoh Lintas Agama. Berlangsung di Gedung Kelembagaan, Jalan Siliwangi no 2, Pamulang Tangsel, Rabu (16/10/2024).
Ketua FKUB Tangsel Dr H Fachruddin Zuhri mengatakan, dalam mendukung Pilkada Damai di Kota Tangsel peran strategis tokoh lintas agama memiliki andil yang sangat besar. Ajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. Lebih jernih dalam memilih pemimpin. Tentu yang sudah terbukti dan terbaik.
“Berbicara Pemilukada, seluruh pengurus FKUB adalah pejuang kerukunan. Bukan kerusakan kerukunan. Maka dari itu mari bangun kebersamaan dalam keragaman. Jika ada yang tidak cocok jangan dipaksakan. Ambil dan berkomunikasi dengan yang cocok karena untuk menjadi rukun perlu kejujuran dan keikhlasan,” pesannya.
Munculnya terjadi gesekan, karena dipengaruhi pemikiran yang kemudian menjadi tindakan. Maka harus lebih jernih dalam berpikir dan bertindak. “Oleh sebab itu para tokoh lintas agama menjadi pengayom bagi para jamaahnya untuk selalu menjaga kedamaian dan keharmonisan di wilayah Tangsel dalam mewujudkan Pikada berintegrtias, Tangsel berkualitas,” tegasnya di dampingi Moderator KH Ahmad Sopian Mastas.
Sambung ia, membangun kerukunan itu murah dan mudah. Tetapi jika sudah tersulut dan terbakar susah untuk dipadamkan. Oleh sebab itu jika terjadi kebakaran pemerintah kota dapat memadamkan kebakaran itu. “Dan FKUB sejauh ini telah melakukan tugas sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam hal menjaga toleransi di Tangsel,” beber ia.
Komisioner KPU Tangsel Divisi Sosial, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Heni Lestari menjelaskan tantangan Pilkada Kota Tangsel cukup berat. Kendati dari periode Pilkada per lima tahun mengalami peningkatan dari jumlah pemilih.
“Tantanganya cukup berat legitimasi pemilih sangat rendah, yang mana pada Pilkada 2020 hanya 60,1 persen. Dalam catatan penelitian KPU Tangsel, paling dominasi yang sulit memberikan hak suaranya adalah warga yang ada di perumahan elit,” ujarnya.
Berbeda ketika Pemilu presiden dan wakil presiden serta DPR RI dan DPD hingga DPRD Provinsi, angka partisipasinya cukup tinggi. Padahal masyarakat yang ada di wilayah dalam menentukan wilayahnya sendiri melalui Pilkada. Karena pemerintahan yang terdekat di tingkat kota ada Pemerintah Kota/ atau pemerintah daerah. Itu menyangkut keberlangsungan kedepan.
“Itu yang menjadi anggapan warga perumahan elit bahwa Pilkada tidak terlalu berpengaruh kepada mereka. Padahal justru itu sangat menentukan sekali. Karena saat terjadi apa-apa di wilayah akan lebih cepat langsung disampaikan ke pemerintah kota yang terdekat. Bukan ke pemerintah pusat yang jaraknya cukup jauh,” ia kembali menyampaikan.
Maka dari itu dirinya berharap, partisipasi masyarakat pada 27 November 2024 dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS. Tentu soal pilihan itu tergantung hati nurani masing-masing.
Demikian disampaikan oleh Direktur Pencegahan Densus 88 Anti Teror AKBP Moh Dopir mengatakan Pilkada rawan penyakit intoleransi. Maka apa yang dilakukan FKUB Tangsel patut menjadi contoh bagi FKUB yang lain. Dengan melibatkan seluruh tokoh lintas agama untuk sama-sama menciptakan suasana yang damai.
“Bahwa intoleransi itu ada dalam diri kita sendiri dimulai dari pikiran dan pemahaman. Sedangkan radikal akibat terpapar pemahaman yang dangkal. Sehingga mudah mencaci maki jika tidak sama dengan pemahamannya,” ujarnya.
Dirinya juga menjelaskan soal karakteristik intoleransi biasanya mengganggu kebebasan orang lain, tidak menghargai. Demikian karakteristik radikal yaitu tidak mengakui Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Sedangkan ekstrimisme berbeda pendapat dicap kafir. (din).
